PALEMBANG – DPRD Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumsel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menilai keberhasilan tersebut merupakan bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Menurutnya, raihan WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi pencapaian yang patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Meski demikian, DPRD Sumsel menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Setiap catatan hasil pemeriksaan harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan, pengawasan aset daerah, serta efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Sumsel memiliki peran penting dalam memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD menjadi instrumen untuk mengawal perbaikan tata kelola keuangan secara berkelanjutan.
BPK sendiri masih memberikan sejumlah penekanan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, antara lain terkait pengelolaan belanja, aset, likuiditas keuangan, serta penyelesaian berbagai kewajiban keuangan yang masih memerlukan tindak lanjut.
DPRD Sumsel menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akuntabilitas keuangan yang baik harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ke depan, DPRD Sumsel berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Langkah tersebut dilakukan agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan raihan WTP ke-12 berturut-turut ini, DPRD Sumsel berharap budaya transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas semakin mengakar dalam tata kelola pemerintahan daerah. Publik pun menaruh harapan agar prestasi tersebut tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara nyata.