PALEMBANG – DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai menghadapi tantangan serius menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam pembahasan di forum legislatif, sejumlah anggota dewan mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah akibat ketidakpastian transfer dana dari pemerintah pusat.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya informasi mengenai kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi tidak lagi mengakomodasi kekurangan salur dana transfer tahun sebelumnya ke dalam struktur APBD 2026. Jika kondisi tersebut benar terjadi, maka ruang fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan akan semakin terbatas.
Dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, anggota dewan menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi keuangan, melainkan menyangkut keberlanjutan pembangunan daerah. Pasalnya, berbagai program pembangunan, pelayanan publik, hingga kewajiban keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
DPRD Sumsel juga mengingatkan bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, daerah dinilai berhak memperoleh alokasi dana yang proporsional guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain menyoroti persoalan transfer pusat, DPRD Sumsel mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Melalui Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah, DPRD Sumsel juga terus mencari berbagai sumber pendapatan baru yang berpotensi meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak terganggu apabila terjadi penundaan atau pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sejumlah kalangan menilai langkah DPRD Sumsel dalam mengangkat isu fiskal patut diapresiasi karena menyentuh persoalan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap jalannya pemerintahan. Kemampuan daerah menjaga stabilitas fiskal akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
DPRD Sumsel menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai skenario menghadapi kemungkinan terburuk. Perencanaan yang matang dianggap penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan target pembangunan tidak mengalami hambatan akibat keterbatasan anggaran.
Ke depan, DPRD Sumsel berkomitmen terus mengawal kebijakan fiskal daerah melalui fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimiliki. Publik pun berharap langkah tersebut mampu menghasilkan solusi konkret, sehingga Sumatera Selatan tetap memiliki kemampuan keuangan yang kuat untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.