Jakarta – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan terus dilakukan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) guna melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai sistem pengembangan kearsipan daerah yang lebih modern dan terintegrasi.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Kearsipan Daerah II ANRI, Wawan, S.IP., M.AP. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas berbagai langkah strategi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.
Komisi I DPRD Sumsel memandang bahwa pengelolaan arsip memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban administrasi pemerintahan. Arsip yang dikelola secara baik tidak hanya menjadi dokumen penyimpanan, tetapi juga berfungsi sebagai sumber informasi, dasar pengambilan keputusan, serta bukti hukum atas setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Dalam pembahasan tersebut, digitalisasi arsip menjadi salah satu fokus utama. Pemanfaatan teknologi informasi yang diukur mampu menciptakan sistem penyimpanan yang lebih aman, mempercepat akses terhadap data, sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Selain membahas transformasi digital, Komisi I juga menggali berbagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kearsipan. Aparatur yang memiliki kompetensi yang diharapkan mampu menerapkan standar pengelolaan arsip sesuai ketentuan yang berlaku sehingga seluruh dokumen pemerintahan dapat dikelola secara profesional.
Pertemuan itu juga menjadi sarana bertukar pengalaman mengenai penerapan kebijakan kearsipan di berbagai daerah. Berbagai praktik baik yang telah diterapkan di tingkat nasional diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat sistem administrasi pemerintahan.
Komisi I DPRD Sumsel menilai bahwa penguatan tata kelola arsip akan berdampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintah. Dengan sistem dokumentasi yang tertata, proses pengawasan, evaluasi program, hingga penyusunan kebijakan dapat dilakukan secara lebih objektif dan berbasis data yang valid.
Hasil koordinasi dengan ANRI nantinya akan menjadi bahan masukan bagi DPRD Sumsel dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, terutama terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pelatihan kearsipan serta reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi I DPRD Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sinergi dengan ANRI diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tata kelola kearsipan yang berkualitas sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik di Sumatera Selatan.